IZIN EKSPOR OSS

 

IZIN EKSPOR OSS

 

Pemerintah Indonesia menyediakan begitu banyak fasilitasi untuk mempermudah Pelaku Usaha baik perusahaan berbadan hukum maupun Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk melakukan kegiatan ekspor barang. Fasilitasi ekspor tersebut selain untuk meningkatkan pendapatan negara juga untuk meningkatkan pangsa pasar pelaku usaha di Indonesia.

 

Cara Menjadi eksportir, pada kesempatan ini akan memaparkan mengenai tahapan tahapan serta syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk bisa melakukan kegiatan ekspor. Diharapkan dengan mengetahui Langkah-langkah tersebut akan memberikan gambaran secara umum hal-hal apa saja yang harus dijalani dari awal sampai terjadinya kegiatan ekspor. Beberapa hal dasar yang harus dipahami Cara Menjadi Eksportir diantaranya adalah :

 

1.     Izin Usaha

Izin usaha yang harus dimiliki antara lain :

a.      Izin usaha perdagangan

b.     NIB (Nomor Induk Berusaha)

c.      NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

 

Ketiga ijin dasar diatas (point 1, 2 dan 3) adalah syarat utama untuk menjadi eksportir. Jangan lupa pada saat melakukan registrasi Nomor Induk Berusaha (NIB) secara online untuk mencentang Akses Kepabeanan, dengan demikian Akses Kebabeanan tersebut menjadi identitas eksportir untuk memasukkan barang ke pelabuhan laut maupun bandar udara atau pada saat proses clearance barang di Bea Cukai. Dengan ketiga ijin dasar tersebut, pada dasarnya Pelaku Usaha dan/atau UMKM sudah bisa melakukan kegiatan ekspor, terutama untuk kategori Barang Bebas Ekspor.

 

2.     Jenis Barang yang akan di ekspor

Pengelompokan barang ekspor dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu :

a.      Barang bebas Ekspor

b.     Barang yang dibatasi Ekspornya

c.      Barang dilarang ekspor adalah barang yang memang tidak boleh diekspor. Untuk mengetahui jenis jenis barang yang dilarang ekspornya bisa dilihat pada link berikut ini : https://eksporindonesia.com/permendag-45-tahun-2019-tentang-barang-dilarang-ekspor/

 

3.     Dokumen Ekspor

Untuk setiap kali pengiriman, dokumen yang perlu disiapkan adalah

Invoice dan Packing List, Pemberitahuan Ekspor Barang, Izin Ekspor lainnya terutama untuk kategori barang yang dibatasi ekspornya, Bill Of Lading (BL), Airway Bill.

 

4.     Fasilitas Ekspor dari Pemerintah

Pemerintah Indonesia menyediakan beberapa fasilitas kemudahan ekspor yang dapat dinikmati oleh eksportir. Manfaatkan fasilitasi tersebut guna mendapatkan informasi mengenai syarat ekspor ke negara tujuan ekspor, mengenai potensi ekspor, keamanan bertransaksi dengan buyer di luar negeri, penurunan atau pembebasan tarif bea masuk di negara tujuan ekspor dan informasi lainnya yang tentunya akan sangat berguna bagi pengembangan ekspor Pelaku Usaha / UMKM.

 

 

More Info

CV. Kevin Jasperindo

Jl. Swadaya Raya Blok A1 No 51

Kel. Pondok Pucung Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan

Rio 08111599899 (WA)

www.jasperindo.com

 

--

#izinusahaoss

#fungsiizinoss

#jenisizinoss

#perizinanoss

#niboss

#izinusahaoss

#izinkesehatanoss

#izinperluasanoss

#izinpariwisataoss

#izinprinsiposs

#nibossonline

#buatniboss

#nibperusahaanoss

#ossizinusaha

#izinkomersialoss

#nomorindukberusaha

#izinoperasionaloss

#izinlingkunganoss

#izinmendirikanbangunanoss

#izinusahatokoswalayanoss

 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH OSS

  IZIN OPERASIONAL SEKOLAH OSS   Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau disingkat OSS (Online Single Submission) sudah wajib dilaksanakan sejak bulan Juli 2018.   Nah, salah satu yang terikat pada perizinan online tersebut adalah perizinan pendirian sekolah (satuan pendidikan).   Berdasarkan Permendikbud 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, ada 5 jenis perizinan di bidang pendidikan yang dilakukan secara online (OSS).   Perizinan tersebut adalah : 1.      izin pendirian satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat (sekolah swasta) ; 2.      izin penambahan dan perubahan program keahlian pada SMK; 3.      izin operasional satuan pendidikan kerja sama (SPK); 4.      izin penyelenggaraan pendidikan nonfor...
Baca selengkapnya

PERIZINAN RUMAH KOST OSS

  PERIZINAN RUMAH KOST OSS   Bisnis rumah kost memang merambah di daerah pusat perdagangan, industri dan kampus. Banyak orang mulai dari karyawan hingga mahasiswa membutuhkan rumah kost sebagai tempat untuk tinggal dalam waktu yang cukup lama. Salah satu pertimbangan memilih rumah kost karena harganya lebih murah dibandingkan beli atau sewa rumah sendiri.   Peraturan Menteri Kementerian PUPR sebagai aturan penjelasan yang lebih detail dari amanat Undang-Undang Bangunan Gedung No. 28 Tahun 2002 (UUBG) sudah sangat banyak dan lengkap. Peraturan Menteri PUPR terkait keandalan bangunan gedung mencakup pertama, Permen PU No. 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung (saat ini sedang dalam proses revisi), dan kedua Permen PU No. 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Dalam kedua peraturan tersebut dijabarkan detail mengenai standar-standar ukuran, persyaratan kenyamanan bangunan gedung, dan lain-lain yang tentunya sangat dapa...
Baca selengkapnya

PERLUKAH KANTOR CABANG MEMILIKI NIB ?

  PERLUKAH KANTOR CABANG MEMILIKI NIB ?   Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (“OSS”) adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.   Perlu diketahui bahwa sebelum memperoleh izin usaha, izin komersial dan izin operasional (termasuk pemenuhan persyaratan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional), pelaku usaha terlebih dahulu harus mendaftar untuk mendapatkan NIB melalui sistem OSS.   Sebagai informasi juga bahwa NIB berlaku juga sebagai : 1.      Tanda Daftar Perusahaan (“TDP”) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang tanda daftar perusahaan; 2.      Angka Pengenal Importir (“API”) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan; 3.    ...
Baca selengkapnya