NOMOR IZIN BERUSAHA OSS

 

NOMOR IZIN BERUSAHA OSS

 

Perizinan Berusaha merupakan salah satu penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha wajib dilakukan melalui OSS. Perizinan Berusaha tersebut dilakukan dalam bentuk Dokumen Elektronik sesuai UU ITE dilengkapi dengan Tanda Tangan Elektronik.

 

Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran untuk kegiatan berusaha dengan cara mengakses OSS dengan memasukan data sebagai berikut :

 

1.          Nomor Pengesahan Akta Pendirian Atau Nomor Pendaftaran Perseroan Terbatas;

2.          Bidang usaha;

3.          Jenis Penanaman Modal (sesuai ketentuan mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan di bidang Penanaman Modal).

4.          Negara Asal Penanaman Modal, (Dalam Hal Terdapat Penanaman Modal Asing);

5.          Lokasi Penanaman Modal;

6.          Besaran Rencana Penanaman Modal;

7.          Rencana Penggunaan Tenaga Kerja;

8.          Nomor Kontak Badan Usaha;

9.          Rencana Permintaan Fasilitas Perpajakan;

10.     Kepabeanan, Dan/ Atau Fasilitas Lainnya;

11.     NPWP Pelaku Usaha Non Perseorangan (Dengan syarat setelah Tax Clearance, Jika Belum Ada, OSS dapat Memproses NPWP); dan

12.     NIK Penanggung Jawab Usaha Dan/ Atau Kegiatan (menjadi syarat pendaftaran peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan).

 

Kamu wajib melakukan pemenuhan komitmen agar izin usaha yang telah diajukan berlaku efektif. Akan tetapi perlu kamu ketahui, berdasarkan Peraturan BKPM No.1/2020 dan Permendag No.8/2020 proses bisnis pemenuhan komitmen terbagi menjadi 4 (empat) tipe, yang mana masing-masing tipe memiliki tata cara dan persyaratan yang berbeda agar izin usaha dapat berlaku efektif. Jadi, kenali terlebih dahulu tipe proses bisnis pemenuhan komitmen izin usaha yang diajukan berdasarkan Kode KBLI yang kamu gunakan. Berikut adalah tabel tipe proses bisnis pemenuhan komitmen:

 

Tipe1 - Izin Usaha tanpa pemenuhan Komitmen:

·        tidak ada persyaratan teknis terkait usaha dan/atau kegiatan.

·        berlaku efektif sejak perizinan prasarana terpenuhi. Apabila tidak butuh komitmen perizinan prasarana, maka izin usaha yang diterbitkan OSS langsung berlaku efektif.

 

Tipe 2 – Izin Usaha dengan persyaratan teknis

·     Hasil evaluasi disampaikan SIPERDAG atau DPMPTSP dengan melakukan notifikasi ke sistem OSS paling lama 2 (dua) Hari.

·     Lembaga OSS mengeluarkan Izin Usaha yang berlaku efektif berdasarkan notifikasi persetujuan.

 

Tipe 3 - Izin Usaha dengan persyaratan biaya

·        Pemenuhan komitmen berupa pembayaran PNBP atau PAD

 

Tipe 4 - Izin Usaha dengan persyaratan teknis dan biaya

·        Kombinasi antara Tipe 2 dan Tipe 3

 

Mau urus Izin Usaha dan Izin Operasional ? Segera konsultasikan kebutuhan usaha anda !!

 

More Info

Jasa Pendaftaran NIB

CV. Kevin Jasperindo

Jl. Swadaya Raya Blok A1 No 51

Kel. Pondok Pucung Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan

Rio 08111599899 (WA)

www.jasperindo.com

 

--

#buatnomorindukberusaha

#daftarnomorindukberusaha

#membuatnomorindukberusaha

#mengurusnomorindukberusaha

#nibossindonesia

#nomorindukberusahaindonesia

#nomorindukberusahaoss

#ossuntuknib

#pembuatanniboss

#pembuatannomorindukberusaha

#pendaftarannibdioss

#pendaftaranniboss

#penerbitanniboss

#pengurusannomorindukberusaha

#registrasinomorindukberusaha

#urusnomorindukberusaha

#nibosssistem

#niboss.go.id

 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH OSS

  IZIN OPERASIONAL SEKOLAH OSS   Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau disingkat OSS (Online Single Submission) sudah wajib dilaksanakan sejak bulan Juli 2018.   Nah, salah satu yang terikat pada perizinan online tersebut adalah perizinan pendirian sekolah (satuan pendidikan).   Berdasarkan Permendikbud 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, ada 5 jenis perizinan di bidang pendidikan yang dilakukan secara online (OSS).   Perizinan tersebut adalah : 1.      izin pendirian satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat (sekolah swasta) ; 2.      izin penambahan dan perubahan program keahlian pada SMK; 3.      izin operasional satuan pendidikan kerja sama (SPK); 4.      izin penyelenggaraan pendidikan nonfor...
Baca selengkapnya

PERIZINAN RUMAH KOST OSS

  PERIZINAN RUMAH KOST OSS   Bisnis rumah kost memang merambah di daerah pusat perdagangan, industri dan kampus. Banyak orang mulai dari karyawan hingga mahasiswa membutuhkan rumah kost sebagai tempat untuk tinggal dalam waktu yang cukup lama. Salah satu pertimbangan memilih rumah kost karena harganya lebih murah dibandingkan beli atau sewa rumah sendiri.   Peraturan Menteri Kementerian PUPR sebagai aturan penjelasan yang lebih detail dari amanat Undang-Undang Bangunan Gedung No. 28 Tahun 2002 (UUBG) sudah sangat banyak dan lengkap. Peraturan Menteri PUPR terkait keandalan bangunan gedung mencakup pertama, Permen PU No. 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung (saat ini sedang dalam proses revisi), dan kedua Permen PU No. 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Dalam kedua peraturan tersebut dijabarkan detail mengenai standar-standar ukuran, persyaratan kenyamanan bangunan gedung, dan lain-lain yang tentunya sangat dapa...
Baca selengkapnya

PERLUKAH KANTOR CABANG MEMILIKI NIB ?

  PERLUKAH KANTOR CABANG MEMILIKI NIB ?   Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (“OSS”) adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.   Perlu diketahui bahwa sebelum memperoleh izin usaha, izin komersial dan izin operasional (termasuk pemenuhan persyaratan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional), pelaku usaha terlebih dahulu harus mendaftar untuk mendapatkan NIB melalui sistem OSS.   Sebagai informasi juga bahwa NIB berlaku juga sebagai : 1.      Tanda Daftar Perusahaan (“TDP”) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang tanda daftar perusahaan; 2.      Angka Pengenal Importir (“API”) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan; 3.    ...
Baca selengkapnya